Larangan PDIP Ikut Retret Soal Kepala Daerah Urusan Mendagri Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan tanggapannya terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak menghadiri acara retret di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Dasco, keputusan mengenai penyelenggaraan acara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
“Itu biar menjadi urusan Pak Mendagri. Beliau yang menginisiasi acara tersebut,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Meski demikian, Dasco enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai instruksi yang dikeluarkan Megawati pada Kamis (20/2/2025).
Larangan PDIP Ikut Retret Instruksi Megawati
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menginstruksikan kepada para kepala daerah yang berasal dari partai tersebut agar tidak mengikuti agenda retret atau pembekalan yang diselenggarakan pada 21–28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
“Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta untuk menunda perjalanan bertujuan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan menuju Magelang, mereka diminta untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat resmi PDIP dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri pada Kamis (20/2/2025).
Latar Belakang Instruksi dan Dinamika Politik
Keputusan tersebut diambil setelah mencermati perkembangan politik nasional yang terjadi pada Kamis (20/2/2025), terutama terkait penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam instruksi yang dikeluarkan, Megawati menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP, dirinya memiliki kewenangan penuh sebagai Ketua Umum untuk mengambil keputusan demi keberlangsungan dan eksistensi partai.
“Ketua Umum memiliki wewenang penuh dalam menentukan kebijakan partai, baik yang berkaitan dengan internal partai maupun hubungan eksternal. Oleh karena itu, seluruh instruksi partai berada di bawah kendali langsung Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” jelas Megawati.
Selain itu, Megawati juga menginstruksikan para kepala daerah dari PDIP untuk tetap menjalin komunikasi aktif dengan DPP PDIP, guna menunggu perkembangan lebih lanjut terkait dinamika politik nasional.
“Diharapkan seluruh kepala daerah tetap berada dalam komunikasi aktif dengan partai dan siap sedia menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” imbuhnya.
Agenda Retret Akademi Militer Magelang
Sebagai informasi, setelah pelantikan kepala daerah yang berlangsung pada Kamis (20/2/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebanyak 505 kepala daerah dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Retret ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan kepemimpinan, pemahaman mengenai pemerintahan, serta penguatan visi kebangsaan bagi para kepala daerah yang baru saja dilantik.
Namun, dengan adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP, kepala daerah yang berasal dari partai tersebut kini harus menunggu arahan lebih lanjut sebelum memutuskan untuk menghadiri agenda tersebut.
