PM Thailand Dibekukan, Ekonomi Negeri Gajah Putih di Ambang Resesi!
Thailand kembali menjadi sorotan dunia setelah Mahkamah Konstitusi negara tersebut memutuskan untuk membekukan sementara Perdana Menteri yang sedang menjabat. Keputusan ini memicu ketidakstabilan politik yang langsung berdampak pada kondisi ekonomi nasional. Banyak pengamat menilai bahwa Negeri Gajah Putih kini berada di ambang resesi apabila krisis politik tidak segera terselesaikan.
Putusan pembekuan ini datang di tengah dinamika politik yang sudah memanas sejak pemilu sebelumnya, di mana berbagai faksi politik saling berebut pengaruh. PM yang dibekukan, yang sebelumnya dianggap sebagai tokoh sentral dalam menjaga stabilitas politik Thailand, kini harus menanggalkan tugas-tugas pemerintahan sementara hingga proses hukum selesai.
Gejolak Politik yang Belum Reda
Thailand memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik yang tidak stabil, termasuk kudeta militer dan aksi protes jalanan yang berulang. Pembekuan PM kali ini semakin memperpanjang daftar ketidakpastian dalam sistem demokrasi negara tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran terhadap aturan batas masa jabatan, meskipun proses investigasi masih berlangsung.
Ketidakpastian atas siapa yang akan memimpin pemerintahan dalam waktu dekat menimbulkan keraguan di pasar keuangan dan komunitas bisnis. Investor asing mulai menahan diri untuk melakukan ekspansi di Thailand hingga kondisi politik menjadi lebih jelas dan stabil.
Dampak Langsung terhadap Ekonomi
Setelah pengumuman pembekuan PM, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS langsung melemah.
Indeks saham utama di bursa Thailand juga mengalami penurunan tajam dalam beberapa hari berturut-turut.
Sektor yang paling terkena dampak adalah pariwisata, manufaktur, dan ekspor—tiga pilar utama perekonomian Thailand.
Sementara itu, Bank Sentral Thailand mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2024 hanya mencapai 1,2%, lebih rendah
dari proyeksi awal sebesar 2,8%. Ini menjadi peringatan bahwa jika situasi politik tidak segera membaik
Thailand bisa menghadapi kontraksi ekonomi di kuartal berikutnya dan secara teknikal memasuki resesi.
Para analis memperingatkan bahwa krisis politik berkelanjutan akan memicu penurunan konsumsi domestik, turunnya tingkat
kepercayaan bisnis, dan berhentinya aliran investasi asing langsung (FDI). Dalam situasi seperti ini, ekonomi Thailand akan sulit bertahan, terlebih di tengah perlambatan ekonomi global.
Respons Pemerintah Sementara dan Dunia Internasional
Menanggapi situasi yang berkembang, pemerintah sementara yang ditunjuk menyatakan akan menjalankan tugas administratif dan menjaga roda pemerintahan tetap berjalan
. Namun, kewenangan mereka terbatas dan tidak cukup kuat untuk mengambil kebijakan strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.
Sementara itu, berbagai negara tetangga dan mitra dagang Thailand menyampaikan keprihatinan atas ketidakpastian politik ini. Beberapa negara telah mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang berencana mengunjungi Thailand, khususnya Bangkok, mengingat potensi demonstrasi besar.
Solusi dan Harapan Masyarakat
Masyarakat Thailand kini berharap agar proses hukum terhadap sang perdana menteri dapat berjalan transparan dan cepat, serta menghasilkan keputusan yang adil demi kepentingan bangsa.
Banyak pihak mendesak agar semua aktor politik mengedepankan dialog dan kepentingan nasional ketimbang ego politik jangka pendek.
Beberapa tokoh ekonomi juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan langkah-langkah pemulihan ekonomi darurat, seperti insentif fiskal dan dukungan UMKM, untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sektor riil.
Kesimpulan
Pembekuan perdana menteri Thailand menandai babak baru dalam ketidakpastian politik yang telah lama menghantui negara tersebut.
Dampaknya terhadap ekonomi pun tak dapat dihindari—dari pelemahan nilai tukar, penurunan investasi, hingga kemungkinan resesi.
Jika krisis ini terus berlanjut tanpa solusi konkrit, bukan tidak mungkin Thailand akan mengalami perlambatan ekonomi lebih dalam.
Stabilitas politik menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan investor dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi di Negeri Gajah Putih.
Baca juga: Menlu RI Lolosnya Israel dari Jeratan Hukum Internasional Jadi Preseden Buruk
