Koster Minta Insentif Infrastruktur, Wamendagri Sebut Perlu Kriteria Jelas
Permintaan Gubernur Bali, Wayan Koster, kepada pemerintah pusat terkait pemberian insentif infrastruktur mendapat tanggapan langsung dari Wakil Menteri
Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo. Dalam pernyataannya, Wamendagri menyambut baik usulan tersebut, namun menegaskan
bahwa pemberian insentif infrastruktur harus dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur
agar bantuan dapat tepat sasaran dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Pernyataan ini mencuat dalam salah satu agenda rapat koordinasi pembangunan daerah yang digelar di Jakarta
di mana Koster menyampaikan aspirasi atas kebutuhan Bali dalam menopang berbagai proyek infrastruktur strategis dan peningkatan pelayanan publik.
Koster Minta Insentif Infrastruktur, Wamendagri Sebut Perlu Kriteria Jelas
Wayan Koster menekankan bahwa sebagai daerah tujuan wisata utama nasional dan internasional, Bali memiliki tantangan besar dalam menjaga kualitas infrastruktur.
Ia menyebut bahwa pembangunan jalan, sarana transportasi, dan fasilitas publik perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar sejalan dengan arus kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Bali memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui sektor pariwisata.
Maka sudah selayaknya mendapatkan insentif infrastruktur untuk mendukung fungsi strategis daerah,” ujar Koster dalam rapat tersebut.
Koster menyoroti pentingnya dukungan fiskal dari pusat guna menyelesaikan proyek-proyek yang tidak hanya berskala lokal
tetapi juga berpengaruh terhadap citra Indonesia di mata dunia, seperti pembangunan pelabuhan, jalan lingkar luar, dan sarana transportasi massal berbasis ramah lingkungan.
Tanggapan Wamendagri: Insentif Perlu Dasar Hukum dan Kriteria Objektif
Menanggapi permintaan tersebut, Wamendagri John Wempi Wetipo menyatakan bahwa prinsip pemberian insentif, baik berupa dana alokasi khusus maupun bantuan infrastruktur
harus mengacu pada aturan dan parameter objektif yang berlaku secara nasional. Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan berdasarkan pertimbangan sektoral atau tekanan politis semata.
“Prinsipnya, kita terbuka terhadap usulan dari daerah, namun semua harus dikaji melalui
mekanisme perencanaan dan penganggaran yang akuntabel. Kita perlu kriteria yang jelas, seperti kontribusi
daerah terhadap pertumbuhan nasional, kebutuhan mendesak, dan kapasitas fiskal daerah,” jelas Wempi.
Ia menambahkan bahwa kementerian dalam negeri akan berkoordinasi dengan
Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk mengevaluasi permintaan serupa dari daerah lain, termasuk Bali, agar tidak menimbulkan ketimpangan atau perlakuan istimewa yang tidak didukung data.
Pendekatan Terintegrasi dan Evaluasi Kinerja Daerah
Lebih lanjut, Wamendagri juga menyebut bahwa pemberian insentif sebaiknya tidak hanya dilihat dari aspek kebutuhan proyek
semata, melainkan juga dari kinerja tata kelola pemerintahan daerah, termasuk efisiensi anggaran, realisasi program prioritas, serta inovasi pelayanan publik.
Pemerintah pusat mendorong agar setiap daerah meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), kerja sama dengan sektor swasta, dan pemanfaatan aset daerah.
Insentif dari pusat akan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang memenuhi indikator kinerja tertentu dan memiliki dampak strategis terhadap nasional.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Tetap Jadi Kunci
Meski menekankan pentingnya kriteria, Wamendagri memastikan bahwa pemerintah pusat tetap berkomitmen mendukung pembangunan di daerah
khususnya daerah-daerah yang menjadi etalase nasional seperti Bali. Kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan membutuhkan pembiayaan besar.
Ia mengajak pemerintah daerah untuk menyusun proposal teknis dan argumentatif terkait kebutuhan infrastruktur
yang dimaksud, agar dapat diusulkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan tahunan, seperti Musrenbangnas atau forum koordinasi nasional lainnya.
Penutup: Insentif Perlu Keadilan dan Transparansi
Permintaan insentif infrastruktur dari Gubernur Bali Wayan Koster dan tanggapan Wamendagri John Wempi Wetipo
mencerminkan pentingnya keselarasan antara aspirasi daerah dan kebijakan pusat.
Dengan kriteria yang jelas, sistem yang transparan, dan evaluasi berbasis kinerja, pemberian insentif dapat menjadi
instrumen efektif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta menjaga keadilan antarwilayah.
Baca juga:Pria Menyamar Jadi Polisi, Tipu Belasan Korban demi Konsumsi Sabu
