Presiden Fokuskan Pembangunan Infrastruktur 4 Provinsi Papua Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di empat provinsi baru di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi pers setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
“Bapak Presiden menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Dengan adanya daerah otonomi baru, keempat provinsi tersebut memerlukan dukungan infrastruktur agar dapat berkembang secara optimal,” ujar AHY.
Presiden Fokuskan Pembangunan Infrastruktur
Presiden Prabowo menginstruksikan agar pembangunan infrastruktur dasar di provinsi-provinsi baru ini segera dipercepat. Pembangunan yang dimaksud meliputi penyediaan lahan untuk perkantoran pemerintahan, pembangunan perumahan, serta peningkatan jaringan transportasi guna mendukung konektivitas antarwilayah.
Selain itu, AHY juga menekankan bahwa program transmigrasi diharapkan dapat membuka potensi ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan mobilitas penduduk dan distribusi logistik dapat berjalan lebih lancar, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat meningkat.
Menurut AHY, saat ini keempat provinsi baru tersebut masih belum memiliki pusat pemerintahan yang representatif. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan segera menyiapkan lahan yang diperlukan agar pembangunan pusat pemerintahan dapat segera dimulai.
“Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangat penting. Mereka perlu memastikan kesiapan lahan agar pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dapat segera membangun pusat pemerintahan,” jelasnya.
Pembangunan pusat pemerintahan di keempat provinsi baru ini akan mencakup kantor gubernur, kantor DPRD, serta Majelis Rakyat Papua (MRP). Keberadaan infrastruktur ini dinilai sangat penting agar pemerintahan daerah dapat segera beroperasi secara efektif.
“Fokus utama dari pembangunan ini adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan pemerintah daerah bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tegas AHY.
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri untuk membahas langkah-langkah strategis terkait pembangunan infrastruktur di Papua. Beberapa menteri yang hadir dalam rapat tersebut antara lain:
- Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara,
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid,
- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi,
- Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo,
- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait,
- Menteri Keuangan Sri Mulyani,
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,
- Menteri BUMN Erick Thohir,
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi,
- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan di keempat provinsi baru tersebut. Ia juga meminta agar alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Papua dapat dikelola dengan transparan dan efektif.
