Peran Strategis Mendagri Pemda Bangun Infrastruktur Nasional Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

Hal ini disampaikannya dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Rabu, 11 Juni 2025.

Dalam pidatonya, Mendagri menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah pusat semata, mengingat tantangan geografis dan administratif yang dihadapi oleh negara kepulauan terbesar di dunia ini.

Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau, memerlukan pendekatan infrastruktur yang komprehensif dan adaptif, serta kolaborasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan.

“Membangun infrastruktur di Indonesia bukanlah perkara mudah. Kita harus mengintegrasikan berbagai moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun digital,” ujar Tito.

Peran Strategis Mendagri Pemda Bangun Infrastruktur

Ia menekankan bahwa kesuksesan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kemampuan semua pihak, baik pusat maupun daerah, dalam menjalankan peran dan fungsinya secara sinergis.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip otonomi daerah atau desentralisasi, menempatkan tanggung jawab pembangunan secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini tercermin dalam distribusi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan nasional.

Tito menyebutkan bahwa dari total anggaran nasional yang mencapai sekitar Rp4.000 triliun, sebesar Rp938 triliun merupakan dana transfer ke daerah. Ditambah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang tercatat sekitar Rp402 triliun, maka total anggaran yang dikelola oleh 552 pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang mencakup 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten—mencapai kurang lebih Rp1.300 triliun.

“Ini mencerminkan kompleksitas tata kelola keuangan dan pemerintahan kita. Oleh karena itu, peran daerah dalam pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting,” jelas Tito.

Dalam konteks pembagian kewenangan, ia mencontohkan bahwa pembangunan jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara itu, jalan provinsi dikelola oleh pemerintah provinsi, sedangkan jalan kota dan kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten. Bahkan, di tingkat desa, pembangunan infrastruktur juga telah didorong melalui alokasi dana desa yang telah diterapkan sejak tahun 2015.

“Dana desa telah digunakan secara efektif untuk membangun infrastruktur dasar di tingkat desa, seperti jalan desa, jembatan kecil, dan fasilitas pendukung lainnya,” tambahnya.

Bangun Infrastruktur Nasional

Selama satu dekade terakhir, sinergi antara pusat dan daerah telah membuahkan hasil konkret. Di berbagai sektor, mulai dari sumber daya air, pemukiman, transportasi, pelabuhan, hingga irigasi, kerja sama lintas tingkatan pemerintahan telah mempercepat realisasi pembangunan.

Tito menyampaikan bahwa hingga tahun 2025, panjang jalan provinsi telah mencapai lebih dari 50.000 kilometer, sedangkan jalan kabupaten dan kota hampir menyentuh angka 500.000 kilometer. Sementara itu, desa-desa di seluruh Indonesia telah berhasil membangun lebih dari 33.000 kilometer jalan desa.

Tak hanya itu, desa juga telah mengembangkan berbagai infrastruktur vital lainnya seperti pasar desa, tambatan perahu, embung, penahan tanah, sarana olahraga, dan sistem penyediaan air bersih. Semua pencapaian ini menurut Mendagri merupakan wujud nyata dari efektifnya implementasi desentralisasi fiskal dan administrasi.

Lebih lanjut, Tito menyoroti pentingnya memperkuat sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengedepankan pendekatan “whole of government”, yakni keterpaduan lintas sektor dan lintas lembaga dalam pengambilan keputusan.

“Kolaborasi dan sinergi bukan hanya kata-kata, melainkan strategi utama yang harus dijalankan secara konsisten. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah pusat dan daerah harus terus memperkuat kerja sama agar pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan merata,” tandas Tito.

Baca Juga : Perpanjangan Batas Pensiun ASN Hambat Regenerasi Birokrasi

Ia juga mengajak sektor swasta dan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur, baik melalui kemitraan publik-swasta (public-private partnership/PPP), maupun melalui keterlibatan dalam perencanaan dan pengawasan proyek-proyek pembangunan di daerah.

Sebagai penutup, Mendagri kembali menekankan bahwa pembangunan infrastruktur adalah fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa harus bergerak bersama, menyatukan langkah untuk membangun negeri dari pusat hingga pelosok.