Parlemen Indonesia Mediator Perdamaian

Parlemen Indonesia Mediator Perdamaian Antarnegara Berkonflik

Parlemen Indonesia Mediator Perdamaian Antarnegara Berkonflik, Dr. Mardani Ali Sera, menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan peran aktif sebagai jembatan perdamaian antarnegara dalam forum Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) yang digelar di Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Mardani dalam sesi wawancara di sela-sela kegiatan konferensi yang berlangsung di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (13/5). Dalam forum internasional tersebut, Indonesia mengusung semangat untuk mempererat solidaritas antarnegara anggota OKI dan mengedepankan pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik global.

“Insyaallah, kami dari Parlemen Indonesia siap berperan sebagai mediator perdamaian. Bukan untuk menutupi konflik yang ada, melainkan untuk membuka ruang dialog dari berbagai perspektif, mencari titik temu bersama (common ground), dan membangun kesepahaman yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perdamaian,” ujar Mardani.

Parlemen Indonesia Mediator Perdamaian Antarnegara

BKSAP: Parlemen Indonesia mediator perdamaian antarnegara berkonflik

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa isu-isu yang dibahas dalam konferensi tidak terbatas pada konflik Palestina semata, melainkan mencakup pula perselisihan antarnegara lain, seperti konflik antara India dan Pakistan, serta ketegangan berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, sejumlah konflik regional lainnya juga menjadi perhatian, termasuk sengketa di kawasan Sub-Sahara dan berbagai bentuk ketegangan diplomatik yang muncul di antara negara-negara Islam.

Dalam upaya menjalankan fungsi mediasi secara objektif, Mardani menegaskan bahwa Parlemen Indonesia akan menempatkan dirinya sebagai pihak netral. Tujuan utama yang ingin dicapai bukanlah membela salah satu pihak, melainkan mewujudkan penyelesaian damai yang menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kami tidak berpihak. Justru kami berupaya untuk merangkul semua pihak yang berseteru. Kami ingin membangun ruang mediasi yang adil, terbuka, dan konstruktif. Tujuan utama kami adalah mencari solusi berbasis perdamaian,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa tidak ada satu pun manfaat yang dapat dipetik dari konflik bersenjata. Dalam konteks solidaritas antarumat Islam, ia mengutip ajaran Al-Qur’an yang menyatakan bahwa sesama orang beriman adalah saudara. Oleh karena itu, ia mengajak negara-negara OKI untuk menolak pertumpahan darah dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

“Perang tidak pernah membawa kebaikan. Apalagi bagi kita, negara-negara Muslim, yang meyakini bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara. Maka dari itu, sangat tidak patut bila sesama saudara saling menumpahkan darah,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Konferensi Strategis Bertema Tata Kelola dan Ketahanan Institusi

Konferensi ke-19 PUIC ini diselenggarakan mulai tanggal 12 hingga 15 Mei 2025 dan menjadi momen penting bagi Parlemen Indonesia karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC sejak pertama kali didirikan pada tahun 1999.

Mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience” atau “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan”, forum ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antarparlemen di negara-negara anggota OKI dalam menghadapi berbagai tantangan multidimensional di tingkat global.

BKSAP Sebut Parlemen Indonesia Bakal Jadi Mediator Perdamaian Negara-negara Berkonflik

Sebanyak 450 delegasi dari 38 negara anggota PUIC turut serta dalam konferensi ini. Selain itu, 10 negara pengamat (observer states) juga hadir untuk memberikan kontribusi pemikiran dan memperluas perspektif diskusi dalam forum tersebut. Konferensi PUIC menjadi wadah penting bagi para pembuat kebijakan legislatif dari dunia Islam untuk menyamakan visi serta membangun sinergi dalam mendorong tatanan dunia yang lebih adil dan damai.

Dalam forum ini, sejumlah komite tematik dibentuk untuk membahas isu-isu strategis yang meliputi perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan reformasi kelembagaan. Parlemen Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai diskusi tersebut, dengan membawa pendekatan diplomasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal, seperti keadilan, transparansi, dan inklusivitas.

Komitmen Parlemen Indonesia dalam Diplomasi Multilateral

Peran yang diemban oleh Indonesia sebagai tuan rumah dalam Konferensi PUIC ke-19 ini merupakan cerminan dari konsistensi Parlemen RI dalam memperjuangkan diplomasi multilateral. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memandang penting untuk mengambil bagian dalam upaya menciptakan stabilitas kawasan melalui dialog antarparlemen.

Menurut Mardani, parlemen memiliki peran sentral dalam memperkuat kerja sama antarnegara, khususnya dalam mendorong diplomasi damai yang mengedepankan prinsip persaudaraan dan saling menghargai. Hal ini sejalan dengan visi besar PUIC untuk menciptakan ekosistem kerja sama antarparlemen Islam yang progresif, adaptif, dan solutif.

“Kami percaya bahwa kekuatan politik dan diplomasi harus diarahkan pada tujuan-tujuan yang mulia, yaitu kesejahteraan rakyat dan kedamaian dunia. Parlemen harus menjadi penjaga nilai-nilai tersebut dalam setiap kebijakan yang diambil,” katanya.

Ia menambahkan, Indonesia siap menjalin kolaborasi lebih erat dengan seluruh negara anggota PUIC serta organisasi internasional lainnya guna mengembangkan solusi atas berbagai tantangan global, termasuk krisis kemanusiaan, perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan sosial.

Penutup: Menuju Dunia Islam yang Bersatu dan Damai

Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta bukan sekadar ajang pertemuan diplomatik, melainkan momentum strategis untuk memperkuat kesatuan umat dan mengatasi fragmentasi yang kerap melemahkan kekuatan kolektif dunia Islam. Dengan menjadi mediator perdamaian dan penyelenggara forum ini, Indonesia menunjukkan keseriusan dan kredibilitasnya sebagai negara yang mampu memfasilitasi dialog lintas kepentingan secara adil dan damai.

“Kami berharap, dari konferensi ini lahir berbagai kesepakatan konkret yang dapat diterapkan di negara masing-masing, demi membangun masa depan yang lebih baik bagi umat manusia secara keseluruhan,” pungkas Mardani.

Baca Juga : BNPT Pengembangan Kajian Terorisme Aspek Krusial Kesiapsiaga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

saya bukan robot *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Back To Top